A.
Pengertian
Organisasi Bisnis Islam
Organisasi (Yunani: pyavov, organon – alat) adalah suatu kelompok dalam
suatu wadah untuk tujuan bersama. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai
tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara
rasional dan sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali, dalam
memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana
prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif
untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola
hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang dibawah pengarahan atasan
mengejar tujuan bersama. James D. Mooney berpendapat bahwa organisasi adalah
bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Ada lagi
pendapat menurut Chester I. Bernard, menurutnya organisasi adalah suatu sistem
aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.[1]
Bisnis secara etimologi memiliki arti keadaan dimana seseorang atau
sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata
bisnis memiliki tiga penggunaan, tergantung skupnya. Penggunaan singular kata
bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis,
dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atas keuntungan.[2]
Dapat disimpulkan bahwa pengertian organisasi bisni ialah perserikatan manusia
(dua orang atau lebih) untuk mencapai tujuan bersama dalam bisnis (memperoleh
profit). Pembahasan paling pokok disini adalah bisnis dalam skup badan usaha.
Dalam istilah Islam, organisasi bisnis sering disebut syirkah (kerja sama).
Merujuk pada UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menunjukkan bahwa
bisnis sama dengan sistem syariah telah diakui secara legal di Indonesia. Sistem yang diaturnya adalah syirkah[3]
dan mudharabah.
Dapat pemateri simpulkan bahwa organisasi bisnis dalam Islam yakni,
organisasi bisnis yang menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam melakukan
transaksi bisnis. Misalnya, dalam kerja sama antara dua orang menggunakan
prinsip musyarakah (syirkah). Di bank syariah menerapkan mudharabah sebagai
prinsip bagi hasil.
.
B.
Syirkah
1.
Pengertian
Syirkah
Musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau
lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan
kontribusi dana atau keterampilan usaha
dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai
kesepakatan.[4]
Yusuf Musa memberikan definisi tentang syirkah,
bahwa syirkah (Patrnership) ialah kontak yang dilakukan oleh dua pihak atau
lebih orang yang meluncurkan perdagangan untuk mendapatkan sebuah keuntungan.
Yusuf Musa juga memberi elaborasi bahwa dalam masalah syirkah (Patnership),
harus ada dua pihak atau lebih yang ikut berpartisispasi dalam syirkah
tersebut. Jika hanya ada satu orang, sebagai pemilik modal, dimana ada manager
yang bertindak sebagai pekerja dan bukan patner dalm kontrak itu maka
demikian itu tidak bisa untuk disebut sebagai bentuk syirkah (Patnership).[5]
Bentuk syirkah (kerja sama, patnership, joint-venture)
dalam bisnsis ini diperboehkan dan sangat dianjurkan. Tidak ada batasan dalam
hal kerja sama. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk perusahaan, firma,
koperasi, PT, CV, dan bahakn pada level joint-venture internasional.
Namun demikian izin melakukan patnershiip tidak dengan cara absolut dan tanpa
ada kualifikasi apapun. Hendaknya syirkah dilakukan dalam batasan moral dan
konstrain legalitas yang formal. Misalnya, bentuk dan sii kontrak serta model
eksekusi patnership dilakokan sesuai dnegan norma-norma etika yang diajarkan
oleh Al-quran dan sunnah.[6]
2.
Pembagian
syirkah secara umum
Secara umum, syirkah dibedakan menjadi dua yakni
syirkah amwal dan syirkah abdan. Adapun sisi lain, syirkah juga dibedakan
menjadi dua, yakni syirkah amlak (kepemilikan), dan syirkah uqud (akad).[7]
Syirkah amwal adalah dua syarik atau lebih
memiliki harta bersama melalui usaha tertentu atau tanpa melalui usaha tertentu.
Oleh karena itu syirkah amwal dibagi lagi menjadi dua bentuk[8],
yakni:
a.
Syirkah amwal
ikhtiari, yakni penyediaan dana oleh dua syarik atau lebih untuk dijadikan
modal usaha
b. Syirkah amwal ijbari, yakni kepemilikan bersama
ahli waris atas harta warisan karena orangtua mereka meninggal dunia.
Sedangkan
syirkah abdan adalah kerja sama antara dua syarik berupa keterampilan diantara
sesama syarik, contohmya antara lain kerja sama para penjahit untuk mengerjakan
proyek seragam sekolah.[9]
ulama Hanafiyah membagi syirkah uqud menjadi enam dengan perincian dua tahapan. Tahap satu, syirkah uqud dibedakan menjadi tiga[10], yakni:
ulama Hanafiyah membagi syirkah uqud menjadi enam dengan perincian dua tahapan. Tahap satu, syirkah uqud dibedakan menjadi tiga[10], yakni:
a.
Syirkah amwal
(kongsi harta)
b.
Syirkah abdan
(kongsi kerja atau prestasi)
c. Syirkah wujuh (kongsi kredibilitas)
Tahap dua, masing-masing syirkah tersebut terdiri atas syirkah mufawadhah
dam syirkah ‘inan. Oleh karena itu, syirkah uqud pada tahap dua dibagi menjadi
enam[11],
yakni:
a.
Syirkah amwal
mufawadhah, yakni penyertaan modal usaha dari masing-masing syarik dengan
jumlah modal yang sama
b.
Syirkah amwal
‘inan, yakni penyertaan modal usaha dari masing-masing syarik dengan jumlah
yang sama
c.
Syirkah abdan
mufawadhah, yakni penyertaan keterampilan dari masing-masing syarik sebagai
modal usaha dengan kualitas keterampilan yang sama
d.
Syirkah abdan
‘inan, yakni penyertaan keterampilan dari masing-masing syarik sebagai modal
usaha dengan kualitas yang berbeda
e.
Syirkah wujuh
mufawadhah, yakni penyertaan kredibilitas usaha atau nama baik atau reputasi
dari masing-masing syarik sebagai modal usaha dengan kualitas kredibilitas yang
sama
f.
Syirkah wujuh
‘inan, yakni penyertaan kredibilitas usaha atau nama baik atau reputasi dari
masing-maasing syarik sebagai modal usaha dengan kualitas kredibilitas yang
berbeda.
3.
Pengembangan
syirkah kontemporer
Syirkah dikembangkan oleh ulama guna disesuaikan
dengan perkembangan sistem bisnis kontemporer yang bersifat kreatif dan
inovatif. Pengembangan syirkah anatara lain dikenalkannya gagasan yang
aplikatif mengenai:
a.
Syirkah
mutanaqishah
b.
Syirkah
musahamah
c.
Syirkah
tadhamun
d.
Syirkah
taushiyah bashithah
e.
Syirkah
taushiyah bi al-asham
f.
Syirkah
muhasahah
g. Syirkah dzat mas’uliah mahdudah
Pada
bagian ini terlihat modifikasi akad musyarakah untuk disesuaikan dengan
peradaban manusia serta peran bank pada usaha, yaitu pembayaran dan atau
pembelian barang oleh nasabah dilakukan secar berangsur. [12]
Wahbah
al-Zuhaili menjelaskan bahwa jenis-jenis akad syirkah kontemporer tidak dapat
lepaskan dari jenis-jenis akad syirkah yang telah dikembangkan ulama
sebelumnya. Menurut al-Zuhaili, syirkah amwal terjadi karena penyertaan modal
usaha, syirkah abdan terjadi karena penyatuan keterampilan untuk memproses
barang sehingga memiliki nilai tambah, dan syirkah wujuh trejadi karena
kredibilitas bisnsi dua syarik atau lebih tanpa menyertakan modal.[13]
Selanjutnya,
al-Zuhaili menghubungkan syirkah kontemporer dengan syirkah yang telah ada
sebelumnya[14]
sebagai berikut:
a.
Syirkah
syakhsi (Badan usaha)
1)
Syirkah
tadhamun
Yakni perkongsian antara dua pihak atau lebih
denagn maksud melakukan kegiatan bisnis guna memperoleh keuntungan yang mana
para syarik bertanggung jawab dan saling menjamin(tadhamun) terhadap semua
kewajiban badan usaha yang tidak hanya terbatas pada jumlah modal yang
disertakannya, tetapi bertanggung jawab terhadap keseluruhan harta badan usaha
yang didasarkan pada akad syirkah.[15]
2)
Syirkah taushiyah
basithah
Syirkah ini didefinisikan sebagai akad syirkah
antara mutadhamin dan Mushi. Mutadhamin adalah pihal yang menyertakan modal
usaha serta bertanggung jawab atas pengolahan badan usaha (pihak manajemen).
Pihak mutadhamin lah yang merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan
mengontrol badan usaha serta bertanggung jawab untuk menunaikan
kewajiban-kewajiban badan usaha. Sedangkan mushi adalah pihak yang menyertakan
harta untuk dijadikan modal badan usaha yang tidak bertanggung jawab atas manajemen
badan usaha dan juga tidak dibebani kewajiban-kewajiban badan usaha.[16]
Al-Zuhaili menjelaskan bahwa hukum syirkah ini
adalah boleh (ja’iz), karena syirkah ini berakar pada syirkah ‘inan dan syirkah
mudharabah. Syirkah ini dianggap sebagai pengembangan dari syirkah ‘inan,
masing-masing syarik menyediakan harta untuk dijadikan modal usaha, dan
dbolehkan adanya syarat yang menetapkan bahwa modal syirkah ini dikelola hanya
oleh salah satu pihak syarik dan yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas
pengelolaan badan usaha. Pihak syarik yang mengelola badan usaha berhak
mendapat keuntungan yang lebih besar (keuntungan yang agak lebih bisa disebut
imbalan atau ujrah) dari badan usaha yang dikelolanya. Disamping itu,
dibolehkan juga adanya syarat yang menetapkan bahwa hanya pihak syarik
(mutadhamin) yang mengelola badan usaha yang bertanggung jawab untuk bertindak
atas nama dan untuk badan usaha, sedangkan pihak mushi tidak boleh bertindak
atas nama dan untuk badan usaha dab sekaligus tidak dapat diminta pertanggungjawaban
atas kewajiban-kewajiban badan usaha. Selanjutnya syirkah taushiyah basithah
dianggap sebagai pengembangan dari syirkah mudaharabah karena syarik (mushi)
berkedudukan sebagai rabb al-mal (shahib al-mal) yang tidak bertanggung jawab
atas pengelolaan usaha (badan usaha) yang tidak boleh ikut campur dalam
pengelolaan badan usaha, dan tidak dibebani kewajiban-kewajiban badan usaha
(seperti kewajiban membayar utang dan pajak). Adapin mutadhamin berkedudukan
sebagai mudharib, yaitu pihak yang mengelola badan usaha yang didasarkan pada
modal yang dimiliki oleh shahib al-mal. Apabila terjadi kerugian, pihak syarik
mushi (shahib al-mal) yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut,
sedangkan mutadhamin hanya rugi tenaga uang tidak boleh ditambah bebannya
dengan kewajiban yang bersifat material (seperti kewajiban membaayar utang).
Keuntungan yang dterima oleh mushi (shahib al-mal) dan mutadhamin (mudharib)
sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akta perjanjian seperti dalam
syirkah mudharabah.[17]
3)
Syirkah
muhashah
Tidak seperti akad syirkah lainnya yang menuntut
dua pihak atau lebih untuk menyerakan modal yang berupa harta atau keterampilan
untuk mendapatkan profit. Dalam syirkah muhashah tidka terdapat penyertaan
harta untuk dijadkan modal bersama juga tidak terdapat nomenlaktur (judul
kontrak) syirkah, oleh karena itu syirkah muhashah luput dari perhatian jumhur
ulama, tidak dikenal oleh masyarakat, tidak wujud secara fisik, dan juga tidak
ada badan usaha (badan hukum) sebagai subjek hukum seperti syirkah pada
umumnya. Syirkah muhashah disebut dengan syirkah temporal (syirkah waqtiyyah)
seperti lelang atau jaul-beli yang menggunakan jasa pihak ketiga (Samsarah)
guna memperoleh laba bersih secara cepat dan seketika setelah penjualan atau
lelang berlangsung. Hal yang konkret bahwa salah satu syarik mewakili syarik
lainnya (bertindak hukum atas nama syarik lainnya), pada saat itulah syirkah
berlangsung dan tidak ada badan usaha syirkah.[18]
Syirkah muhashah pada umumnya dibolehkan oleh
ulama karena dianggap merupakan pengembangan dari akad syirkah ‘inan yang
didalamnya tidak terdapat syarat kesamaan modal dan keterampilan yang
disyirkahkan, tidak tergantung jaminan (dhaman), dan tanggungan (kafalah),
tetapi termasuk bagian dari akad mu’awadhat (bisnis), keuntungan dibagi sesuai
kesepakatan, sementara kerugian dibebankan berdasarkan jumlah modal
(proposional).[19]
Adapun dari segi sifatnya, syirkah muhashah juga
dianggap pengemnbangan dari syirkah ‘inan apabila masing-masing bagian harta
atau keterampilan atau keahlian yang dijadikan modal syirkah sebagai milik
bersama. Syirkah muhashah juga dianggap sebagai pengembangan dari syirkah ‘inan
dan mudharabah apabila masing-masing syarik menjaga modalnya masing-masing tapi
praktiknya modal tersebut diserahkan pada salah satu syarik untuk diusahakan (dijadikan
modal usaha) demi kemaslahatan bersama, keuntungan dibagi berdasarkan
ksepakatan, sementara kerugian dibagi secara proposional. Penyerahan harta
(guna dijadikan modal) dari syarik yang satu terhadap syarik yang lain (yang
tidka menyertakan modal, bisa disebut juga sebagai mudharib) dianggap sama
dengan mudharabah (syirkah mudharabah).[20]
b.
Syirkah amwal
(kongsi harta)
1)
Syirkah
musahamah
a)
Pengertian
dan karakteristik
Karakter syirkah musahamah berdasarkan pada kitab
al-Ma’ayir al-Syari’ah (2010 M) yang disusun oleh Rafiq Yunus al-Mishri
(Universitas Malik Abd al-Aziz di Jeddah) dan Abdullah Ibn Sulaiman al-Mani’
(hakim di Makah al-Mukaramah). Rafiq Yunus al-Mishri menegaskan bahwa syirkah
musahamah merupakan konsep syirkah amwal. Lalu dijelaskan pula pada bagian
berikutnya dijelaskan bahwa syirkah musahamah tidak dihitung (dihargai)
berdasarkan jumlah subjek hukum (syarik), seperti dalam konsep syirkah yang
berlaku umum, tetapi yang diperhitungkan adalah jumlah peneyertaan modal yang
dinyatakan dalam saham, karena para pemegang saham bisa jadi tidak saling
mengenal, oleh karena itu syirkah muhasamah tidak berakhir karena beberapa hal[21],
yakni:
(1)
Keluar atau
masuknya pemegang saham (dengan cara menjaul dan membeli saham di pasar modal)
(2)
Meninggalnya
pemegang saham
(3)
Penyertaan
dari pihak yang berwenang bahwa pemegang saham berada dibawah pengampuan karena
tidak cakap hukum
Syirkah
musahamah adalah penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar
saham (bukan nilai nominal) yang diperdagangkan di pasar modal sehingga
pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. Denagn penjelasan ini,
al-Mishri menegaskan juga bahwa pertanggungjawaban pemegang saham dengan jumlah
saham yang dimiliki, keuntungan dan kerugian yang diterima oleh pemegang saham
sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki. Syirkah musahamah bermanfaat bagi
pengembangan bisnis karena saham disebar dalam jumlah yang besar, modal syarik
tidak berubah karena keluarnya pemegang saham lama (dengan cara jual) atau
masuknya pemegang saham baru (dengan cara membeli).[22]
Ulama
berebeda pendapat tentang hukum syirkah musahamah. Pertama, ada ulama yang berpendapat
bahwa syirkah musahamah tidak dibolehkan, karena terjadi alihan dari individu
syarik ke dalam jumlah kepemilikan saham dalam hal menentukan arah perusahaan
termasuk menentukan pihak pengelolan atau direksi atau istilah lainnya yang
berlaku di lembaga-lembaga bisnis. Jumlah syarik sebagai pemilik saham tidak
dapat menentukan arah perusahaan yang berbasis syirkah musahamah, tetapi yang
menentukan adalah pemegang saham mayoritas. Disamping itu, ulama yang tidak
membolehkan dilakukannya akad syirkah musahamah mengenyampingkan aspek ridha
(rela), padahal aspek ridha adalah aspek penting dalam ber syirkah.[23]
Kedua, ada juga ulama yang berpendapat bahwa syirkah musahamah boleh (ja’iz)
dilakukan dengan syarat kegiatan usaha yang dilakukannya tidak mencakup:
(1)
Objek yang
haram seperti khamr (minuman beralkohol) dab babi
(2)
Cara usaha
yang diharamkan seperti usaha yang ribawi dan judi.
Alasannya
adalah kaidah fikih yang menyatakan bahwa al-ashl fi al-asyya’ al-ibahah (hukum
asal dalam muamalah adalah ibahah), dan al-muslimun ‘ala syuruthihim (umat
Islam terikat dengan akad yang telah disepakatinya).[24]
b)
Perputaran
saham
Ulama membolehkan syirkah musahamah menentukan
bahwa perpindahan kepemilikan saham harus tunduk pada dhawabith (kriteria)
berikut[25]:
(1)
Apabila harta
yang disyirkahkan berupa modal yang dinilai denagn uang secara tunai, maka
perpindahan kepemilikan saham dilakukan denagn akad sharf (pertukaran uang).
Perpindahan kepemilikan saham tersebut boleh dilakukan secara tunai (tidak
boleh dilakukan dengan cara tangguh) dan keuntungannya boleh diterima.
(2)
Apabila harta
yang disyirkahkan berupa utang, maka hukum yang berlaku adalah hukum utang,
yaitu utang tidak boleh dipindahtangankan dengan cara dijual, karena menjual
piutang dilarang oleh syariah
(3)
Apabila modal
yang disyirkahkan berupa barang dagangan atau manfaat, maka tidak ada halangan
untuk memindahtangankan dengan cara dijual, dan keuntungannya boleh diterima
secara tunai (tidak boleh dengan cara tangguh)
(4)
Apabila modal
yang disyirkahkan berupa barang dagangan, manfaat, uang, dan utang yang
disatukan, maka yang dijadikan dasar hukum adalah hukum barang dagangan dan
manfaat, yaitu boleh dipindahtangankan dengan cara dijual, dan keuntungannya
boleh diterima secara tunai.
2)
Syirkah
taushiyah bi al-asham
Syirkah taushiah bi al-assham mirip dengan syirkah
taushiah basuthah yang terdiri atas unsur mutadhamin dan mushi. Dalam syirkah
taushiah bi al-assham terdapat unsur musahim (unsur mushi dalam syirkah
taushian basithah). Mutadhamin adalah phak yang menyertakan modal usaha (yang
dikonversi ke dalam bentuk saham) serta bertanggung jawab atas pengelolaan
badan usaha (pihak manajemen), pihak mutadhaminlah yang merencanakan,
mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengontrol badan usaha, sehingga mereka
bertindak atas nama dan untuk badan usaha serta bertanggung jwab untuk
menunaikan kewajiban-kewajiban badan usaha. Sedangkan musahim adalah pihak yang
menyertakan harta untuk dijadikan modal (dalam bentuk saham) badan usaha yang
tidak bertanggung jawab atas manajemen badan usaha dan juga tidak dibebani
kewajiban-kewajiban badan usaha, kecuali laba rugi badan usaha pada akhir tahun
buku yang menghasilkan deviden (secara proposional). Hukum syirkah ini adalah
boleh (ja’iz), karena dianggap sebagai pengembanagan dari syirkah ‘inan yang
didalamnya terkandung akad dhamanah dan kafalah. Mutadhamin bebas melakukan
usaha apa saja guna menjalankan badan usaha berdasarkan izin para syarik yang
lain, disamping itu mutadhamin dalam menjalankan usaha tunduk pada hukum
syirkah mudharabah, dan dalam syirkah taushiah bi al-assham dibolehkannya
adanya saham preferen (saham yang pemiliknya berhak didahulukan untuk
mendapatkan deviden atau bagian kekayaan dalam hal perusahaan dilikuidasi),
tetapi pemegang saham preferen tidak memiliki hak suara dalam RUPS.[26]
3)
Syirkah
mas’uliyah al-mahdudah
Syirkah mas’uliyah al-mahdudah (kongsi
pertanggungjawaban terbatas) adalah perkongsian bisnis mirip denagn syirkah
amwal. Dalam Syirkah mas’uliyah al-mahdudah tidak ada badan usaha perkongsian,
dan dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa jumlah syarik yang
berkongsi tidak lebih dari 50 syarik. Setiap syarik bertanggung jawab sesuai
dengan jumlah saham yang dimiliki, oleh karena itu syirkah Syirkah mas’uliyah
al-mahdudah merupakan gabungan natara syirkah amwal dan syirkah abdan. Syirkah
mas’uliyah al-mahdudah dianggap pengembangan dari syirkah amwal karena
pertanggungjawaban syarik terbatas, yaitu sesuai dengan porsi modal (jumlah
saham) yang dimiliki. Apabila kepemilikan saham berpindah pada ahli warisnya,
sementara pengelolaan syirkah nya mirip dengan syirkah musahamah, maka pihak
pemegan saham dibolehkan menunjuk (menetapkan) manajer perusahaan baik yang
berasal dari kalangan pemegang saham ataupun bukan, dan manajer berhak
mendapatkan upah (ujrah) atau pendapatan yang ditentukan secara dinamis yang
berupa prosentasi keuntungan perusahaan. Apabila manajer berasal dari pemegang
saham, maka syirkah tersebut termasuk pengembangan syirkah abdan (syirkah badan
usaha) karena manajerberhak mendapatkan penghasilan sesuai kesepakatan
(prosentase keuntungan atau syirkah irbah), bukan atas dasar saham. Modal yang
dinilai dengan saham tidak dapat dipindahtangankan seperti layaknya saham di
pasar modal. Hukum syirkah mas’uliyah al-mahdudah adalah boleh (ja’iz) dan
dianggap sebagi pengembangan dari syirkah ‘inan. Adapun tanggung jawab syirkah
mas’uliyah al-mahdudah dianggap sebagai pengembangan dari syirkah mudharabah
karena tanggung jawab syarik terbatas pada kuantitas bagiannya, seperti
tanggung jawab shahib al-mal (dalam akad mudharabah) terbatas pada jumlah modal
yang disertakannya.[27]
c.
Syirkah
Mutanaqishah
Terdapat sejumlah istilah yang berbeda yang
diperkenanlkan oleh para ulama. Pertama, syirkah mutanaqishah adalah kerja sama
antara para syarik (dalam hal ini bank dengan nasabah) guna membeli suatu
barang, kemudian barang tersebut dijadikan modal usaha oleh nasabah untuk
mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama diantara bank dan nasabah
disertai dengan pembelian barang modal milik bank yang dilakukan secara
berangsur sehingga kepemilikan bank terhadap barang modal semakin lama semakin
berkurang. Demikian akad ini dinamai dengan syarakah mutanaqishah karena
memperhatikan kepemilikan bank dalam syirkah, yakni penyusutan barang modal
syirkah yang dimiliki oleh bank karena dibeli oleh nasabah secara berngsur.
Mutanaqishah dalam hal ini berarti penyusustan modal milik bank karena dibayar
(dibeli) oleh nasabah dengan cara diangsur. Dari gambaran tersebut, apabila
dilihat dari segi nasabah jumlah barang modal yanga dimiliki oleh nasabah
semakin lama semakin bertambah karena membeli barang modal milik bank secara
berangsurm oleh karena itu syirkah ini dari segi nasabah bukan musyarakah
mutanaqishah tapi musyarakah ziyadag (zada atau ziyadah berarti bertambah). Kedua,
nama lain dari bit tamlik. Secara bahasa
syirkah mutanaqishah adalah al-musyarakah-al-muntahiyyah bit tamlik adalah
kerja sama antara sejumlah syarik (nasabah dengan bank) dengan menyertakan harta
untuk dijadikan modal usaha, dan modal usaha syirkah tersebut kenudian dibeli
oleh nasabah secara berangsur sampai waktu yang dijanjikan, kepemilikan modal
bank habis (karena dibeli dengan cara angsuran), seluruh modal usaha syirkah
menjadi milik nasabah, dan pada saat itulah syirkah berakhir. Demikian syirkah
ini dinamakan syirkah mutanaqishah adalah al-musyarakah-al-muntahiyyah bit
tamlik karena memperhatikan status kepemilikan modal usaha bersama pada waktu
yang dsepakati, yaitu menjadi milik syarik (nasabah) secara penuh. Ketiga, nama
lainnya adalah musyarakah muqayyadah (kerja sama terikat), karena dalam akad
ini terdapat akad keterikatan yang disepakati oleh bank dana nasabah[28],
yakni:
1)
Kesepakatan
untuk memebeli barang modal milik bank oleh nasabah yang dilakukan secara
angsur (musyarakah muqayyadah bil ba’i)
2)
Kesepakatan
untuk melakukan prestasi tertentu (misalnya ijarah) yang dilakukan oleh nasabah
karena harta yang dijadikan modal dalam syirkah harus menghasilkan keuntungan
(musyarakah muqayyadah bil ijarah)
3)
Kesepakatan
untuk memindahkan kepemilikan modal dari bank kepada nasabah karena pembelian
atau pembayaran secara berangsur (musyarakah muqayyadah muntahiyyah bit tamlik
atau musyarakah muqayyadah muntahiyyah bi al-ba’i)
C.
Bentuk
Organisasi Bisnis dalam Islam (Syirkah)
Syirkah sebagai salah satu sistenm bisnsi smemiliki hubungan normatif
denagn hukum perusahaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Adapun hukum
perusahaan dimaksu antara lain yakni, KUH Perdata, Kitab Undang-undang Hukum
Dagang (KUHD), dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam
kegiatan usaha atau bisnis terdapat unsur atau rukun yang sangat penting, yaitu
pelaku usaha atau pengusaha. Usaha dapat dilakukan oleh perseoranagna atau
secara bersama. Oleh karena itu dalam hukum dikenal sembilan subjek hukum,
yakni Perusahaan Perseorangan, Persekutuan Perdata, Prsekutuan Firma (Fa),
Persekutuan Komanditer (CV), Yayasan, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Badan usaha
juga dibedakan menjadi dua, yakni badan usaha yang berbadan hukum dan badan
usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum terdiri dari,
BUMD, BUMS (seperti PT, koperasi, dan
yayasan), BUMN (seperti Perusahaan Perseroan, Perusahaan Umum). Adapun badan
usaha yang tidak berbadan hukum adalah Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma,
dan Persekutuan Komanditer.[29]
1.
Perusahaan
Perseorangan
Perusagaan Peroraangan merupakan bentuk Badan
Usaha Milik Awasta yang paling sederhana. Yang dimaksud dengan usaha
perseorangan adalah badan usaha yang pemilik dan pelaksanaannya dilakukan hanya
oleh seorang sekutu tunggal. Dalam kehidupan
sehari-hari bentuk usaha perseorangan paling banyak didirikan oleh masyarakat.
Berbagai bentuk usaha dengan berbagai bidang atau lapangan usaha ditekuni oleh usaha
perseorangan ini. Mulai dari tingkat usaha aceran misalnya toko-toko kelontongan, tempat
pelayanan kecantikan bagi para pria
atau wanita salon, tempat pelayanan perbaikan seperti
bengkel-bengkel, dan lain hingga ke tingkat grosir dan pedagang besar. Undang –
undang memang tidak mengatur secara khusus tentang usaha perseorangan. Namun
demikian terhadap usaha-usaha di bidang tertentu masih memerlukan izin
operasional sama seperti bentuk badan usaha lainnya seperti, izin usaha perdagangan
dari departemen perdagangan, izin tempat usaha, izin industri dan lain-lain. Akan tetapi pemerintah
banyak pula mengeluarkan kebijakan yang bertujuan membantu meningkatkan usaha
perseorangan yang mempunyai kabanyakan bersifat ekonomi lemah ini. Berbagai
kemudahan dan keringanan diberikan kepada pengusaha ekonomi lemah tersebut,
mulai dari bantuan pinjaman modal, peralatan produksi hingga pemasaran dan
lain-lain. [30]
Perusahaan perseorangan biasanya berbentuk Perusahaan Dagang (PD),
Usaha Dagang (UD). Adapun syarat-syarat dalam pendiarian PD yakni[31]:
a.
Izin usaha
yang diajukan kepada DISPERINDAG untuk memeprolh SIUP (Surat Izin Usaha
Perdagangan)
b.
Mengajukan
SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
c.
Mengajukan
permohonan Hinder Ordinnantie (HO) yakni izin gangguan pada pemerintah darah setempat
d.
Mengajukan
NPWP
e. Mengajukan permohonan untuk mendapatkan TDP (Tanda
Daftar Perusahaan) yang diterbitkan oleh DISPERINDAG Kabupaten atau Kota
melalui kantor Pendaftaran Perusahaan.
Sedangkan
syarat-syarat dalam pendirian Usaha Dagang yakni[32]:
a.
Fotokopi KTP
para pendiri minimal dua orang
b.
Fotokopi KK penanggung
jawab atau direktur
c.
Fotokopi PBB
terakhir tempat usaha atau kantor apabila status kantor adalah kontrak
d. Pasfoto penanggung jawab atau direktur ukuran 3x
sebanyak dua lembar.
Dari segi
persyaratan diatas, terlihat secara implisit bahwa perusahaan perseorangan di
bidang perdagangan, terutama UD yaitu terdapat syarat formal yang menunjukkan
syirkah. Yaitu pendiri UD minimal dua orang. Tidak terdapat mengena keharusan
penyertaan modal oleh masing-masing pendiri, tetapi apabila masing-masing
sendiri menyerahkan daba atau barang sebagai modal, maka syirkah yang dilakukan
adalah syirkah amwal. Apabila tidak, maka termasuk syirkah abdan.[33]
2.
Persekutuan
Perdata
Persekutuan Perdata diatur dalam KUH Perdata dari
pasal 1618 sampai dengan pasal 1665. Persekutuan Perdata adalah perjanjian
anatara dua pihak atau lebih yang mengikat diri untuk menyertakan sesuatu
(imbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh
karenanya. Persekutuan Perdata memiliki tiga unsur, yakni unsur persetujuan
timbal balik sebagai dasar pendirian, adanya imbreng (dapat berupa uang,
barang-barang layak, tenaga baik berupa fisik, ide, gagasan atau pikiran),
tujuannya adalah membagi keuntungan diantara orang atau pihak yang terlibat.
Persekutuan ini lebih bersifat pribadi karena dibentuk atas dasar saling
percaya karena masing-masing pihak telah mengenal secara pribadi. Persekutuan
Perdata didirikan atas dasar perjanjian (tidak diharuskan secara tertulis)
sehingga perjanjiannya bersifat konsensual yang mulai berlaku perjanjian itu
dilakukan atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian.[34]
Persekutuan perdata dapat dikategorikan sebagai
syirkah dari segi syarat-syarat pembentukan, hanya saja dalam persekutuan ini
terdapat pilihan mengenai objek yang disertakan (imbreng) dalam mendirikan dan
menjalankan persekutuan harta dan tenaga. Apabila yang disertakan hanya berupa
harta, maka termasuk syirkah amwal, sedangkan apabila yang disertakan hanya
tenaga ayau keahlian maka termasuk syirkah abdan.[35]
3.
Firma (Fa)
Secara etimologis Firma berarti bersama. Sedangkan
secara terminologis, firma merupakan perikatan yang diadakan untuk menjalankan
suatu perusahaan yang memakai nama bersama, yang mana nama besar tersebut
diambil dari nama salah seorang sekutu, singkatan nama sekutu, atau nama lain
yang berkaitan dengan tujuan perusahaan. Sekutu dalam persekutuan firma
dibedakan menjadi sekutu yang dikecualikan dan sekutu yang tidak dikecualikan.
Perebedaannya adalah terletak pada kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum
atas nama persekutuan. Dalam persekutuan firma terdapat kewajiban (tanggung
jawab) dan hak (pembagian keuntungan dann kerugian). Persekutuan firma pada
intinya adalah persekutuan kerja (firmant). Pernyataan ini menunjukkan bahwa
persekutuan firma identik dengan syirkah abdan atau syirkah a’mal. Tetapi,
apabila memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam KUHD Pasal 16 yang
ditetapkan bahwa “skutu yang tidak menyertakan modal (hanya menyertakan
tenaga), maka akan memeperoleh bagian laba rugi sama dengan sekutu yang
menyertakan modal dengan jumlah kecil”, maka secara implisit terlihat bahwa
modal yang disertakan dalm firma bukan hanya persekutuan kerja, tetapi termasuk
harta, oleh karena itu persekutuan firma dapat diidentikkan dengan syirkah
amwal. Dengan kaidah li al-aktsar hukm ak-kull dan al-‘ibrah li al-ghalabah
yang artinya yang layak dipertimbangkan secara hukum adalah objek yang dominan,
maka tampak bahwa yang dominan dalam persekutuan firma adalah persekutuan kerja
yang berarti lebih tepat dikelompokkan sebagai syirkah abdan. Dari segi
perkembangan akad syirkah yang tergolong baru, firma dapat dinyatakan sebagai
syirkah tadhamun, karena unsur utama dalam syirkah tadhamunadalah tanggung
jawab (dhmanah).[36]
4.
Persekutuan
Komanditer (CV)
Perseroan Komanditer adalah suatu kerja sama usaha
antara dua pihak, dimana pihak pertama disebut anggota bertindak selaku
pemimpin uasaha yang bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan
pihak lainnya disebut anggota komanditer yang turut menanam modalnya tapi tidak
ikut memimpin perusahaan dan bertanggung jawab terbatas modal yang tertanam
saja baik berupa uang maupun barang dan lain-lain sebagainya. Selain itu, Reidjrachman Ranu Pandojo dkk, menggolong-golongkan para anggota perseroan
komanditer tersebut, sebagai berikut[37]:
a.
Sekutu umum (general partner),
yaitu pemilik yang mempunyai tanggung jawab yang terbatas. Umumnya sangat aktif
dalam manajemen.
b.
Sekutu terbatas (limited
partner), yang memiliki tanggung jawab terbatas dan juga aktif dalam manajemen.
c.
Sekutu diam meliputi silent
partner, secret partner, dormant atau
sleeping partner dan nominal partner.
d.
Senior dan junior partner,
sekutu senior ialah sekutu yang sudah lama bekerja dalam badan usaha dengan
investasi yang relative banyak. Sekutu junior adalah sekutu yang masih muda
yaitu yang belum lama di badan usaha tersebut.
Lebih lanjut, Sudaryat menjelaskan bahwa dalam CV
terdapat dua sekutu, yakni sekutu komanditer (yang hanya mengikutsertakan uang
atau barang, atau tenaga kedalam persekutuan), dan persekutuan komplementer
(yakni sekutu yang tidak hanya menyetorkan uang atau barang, atau tenaga
kedalam persekutuan, tetapi juga mengurus atau mengelola perusahaan).[38]
Persekutuan Komanditer dilihat dari segi konsep
syirkah mengandung dua unsur yang disertakan ke dalam perusahaan. Sejumlaha
sekutu atau syarik menyertakan modal dan keahlian atau keterampilan ke dalam
perusahaan, maka termasuk syirkah amwal dan syirkah abdan. Disisi lain terdapat
syarik yang hanya menyertakan modal uang dan barang sebagai modal perusahaan
tanpa ikut serta memimpin atau menyelenggarakan perusahaan, syirkah yang
dilakukannya mirip dengan mudharabah musytakarah. Dilihat dari segi konsep
syirkah kontemporer, identik dengan syirkah taushiyah basithah, yaitu akad
syirkah mutadhamin (pihak yang menyertakan modal usaha serta bertanggung jawab
atas penngelolaan badan usaha) dan mushi (pihak yang menyertakan harta untuk
dijadikan modal badan usaha yang tidakk bertanggung jawab atas manajemen badan
usaha dan juga tidak dibebani kewajiban-kewahiban badan usaha.[39]
5.
Perseroan
Terbatas (PT)
Perseroan terbatas, atau disingkat P.T adalah
bentuk badan usaha yang merupakan persekutuan dengan modal pemiliknya (disebut
persero) yang terbagi dalam bentuk lembaran-lembaran saham dan dengan itu
besarnya tanggung jawab mereka hanya sebatas jumlah modal yang disetorkan atau
jumlah lembaran saham yang dimiliki. Saham adalah surat
ikut serta di dalam organisasi perusahaan badan usaha, atau merupakan surat
tanda pemilikkan. Dari pengertian itu tegas dinyatakan bahwa diadakan pemisahan antara
kekayaan atau hutang pribadi pemiliknya (para persero) dengan harta atau hutang
perusahaannya. Dengan demikian ada perbatasan tanggung jawab dari para sekutu atau persero. Tanggung
jawab tersebut yaitu dalam jumlah yang tersebut dalam saham atau saham itu. Dilihat dari jenisnya, Perseroan Terbatas dapat dibedakan menjadi beberapa
yakni[40]:
a. Perseroan Terbatas Tertutup, adalah suatu
perseroan terbatas dengan pemilikan saham – saham berada pada orang tertentu
saja yang biasanya suatu keluarga atau teman dekat, sehingga saham perseroan
ini tidak diperjual belikan di Bursa Efek.
b.
Perseroan Terbatas Terbuka,
adalah suatu perseroan terbatas dengan system kepemilikkan saham menyatakan
siapa saja (umum).[41]
c.
Perseroan Terbatas
Kosong, yakni PT yang sudah tidak lagi menjalankan kegiatannya, tinggal namanya
saja. PT Kosong terjadi karena tidak dapat melunasi utang-utangnya tanpa harus
menjual semua sahamnya
d.
Perusahaan
Terbatas Asing, yakni PT yang didirikan di negara lain yang berkedudukan di
negara tersebut dan tunduk pada hukum negaranya.[42]
Dilihat dari negara sebagai pemilik
saham mayoritasnya, dibedakan menjadi dua[43],
yakni:
a. Perusahaan Terbatas Negara (PERSERO),
b. Perusahaan Negara Umum (PERUM)
Perseroan terbatas dari segi konsep
syirkah kontemprer disebut syirkah musahamah. Sedangkan lebih khusus pada PT
Terbuka secara konseptual berhubungan dengan syirkah mas’iliyah mahdudah,
karena terdapat kriteria mengenai jumlah pemilik saham dari perseroan yang
bersangkutan.[44]
6. Perusahaan Daerah (PD)
PD adalah perusahaan yang modal atau sahamnya dimiliki oleh pemerintah
daerah dan kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara. Tujuan PD
adalah mncari keuntungan yang kemudian digunakan untuk pembanguan daerahnya.
Kepengurusan PD diserahkan kepada Gubernur atau kepala daerah sesuai dengan
Surat Keputusan MENDAGRI No. 18 tahun 1969. Secara implisist, modal hanya
dimiliki oleh negara atau daerah dan tidak diinformasikan meneganai penyertaan
dana dari pihak swasta atau pihak lain, karena itu konsep awal PD miri denagn
perusahaan peroranagn, tetapi dalam perkembangannya PD terkadang juga
berkembang dan diubah menjadi Perseroat Terbatas seperti PT BPD Bank Jabar
Banten. Maka terbukalah peluang secara konsep praktik untuk dikongsikan atau syirkah musahamah dari
segi modal.[45]
7. Koperasi
Istilah
koperasi berasal dari dua suku kata yaitu co dan operation, Co berarti bersama
dan operation berarti pekerjaan, sehingga kalau digabung menjadi cooperation
atau koperasi berarti pekerjaan hersama, atau bersama-sama bekerja untuk
mencapai tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang (UU No. 12 Tahun 1967), yang
dimaksud dengan Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang
ber-watak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang
merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas
kekeluargaan. Sesuai Undang-Undang tersebut, koperasi Indonesia mempunyai empat
fungsi,[46] yaitu :
a.
Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi
kesejahteraan rakyat
b.
Alat pendemokrasian ekonomi social.
c.
Sebagai salah satu urat nadi perekonomian
Indonesia
d. Alat
pembina fnsan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia
serta bersatudalam mengatasi tata laksana perekonomian rakyat.
Untuk dapat mendirikan sebuah koperasi, maka
harus ada sedikitnya 20 (duapuluh) orang dan masing-masing orang harus memenuhi
tiga syarat menurut pasal 14, UU No. 12 Tahun 1967. Ketiga syarat itu adalah[47] :
a. Mampu
untuk melaksanakan tindakan hukum
b. Menerima
landasan idiel, asas dan sendi dasar koperasi.
c.
Sanggup dan bersedia melakukan
kewajiban-kewajiban dan hak sebagai anggota koperasi.
Nilai-nilai yang
terkandung dalam koperasi adalah[48]:
a.
Berasaskan kekeluargaan
(gotong royong)
b.
Bertujuan mengemabngkan
kesejahteraan anggota
c.
Keanggotaan koperasi
bersifat sukarela
d.
Pembagian hasil usaha
didasarkan atas keseimbanagn jasa
e.
Kekuasaan tertinggi dalam
kehidupan koperasi berada di tangan rapat anggota
f.
Berusaha untuk mendidik
anggotanya ke arah kesadaran koperasi
g.
Berusaha menyelenggarakan
usaha dalam bidang ekonomi bisnis
h.
Berusaha mewajibkan dan
mendorong anggotanya untuk menyimpan dana secara teratur.
Dari segi proses
pendiriannya termasuk syirkah amwal, dari segi pengelolaan, koperasi dapat
dikelompokkan sebagai syirkah taushiyah bashithah (mutadhamin dan mushi),
dilihat dari kesewenangan untuk mengangkat pengelola aatu manajemen, koperasi
elbih dekat dengan konsep syirkah abdan.[49]
8. Bentuk-bentuk perusahaan lain[50]
a. Joint Venture (Patungan)
Adalah perusagaan yang didirikan atas kerjasama beberapaperusahaan yang
berasal dari beberapa negara untuk melakuakn kegiatan bisnis guna memperoleh
keuntungan. Dalam UU No. 1 tahun 1967, perusahaan patungan harus berbentuk PT,
modalnya berupa saham dari para pendiri dengan perbandingan tertentu dan resiko
ditanggung bersama antara masing-masing partner. Demikian, perusahaan patungan
sama dengan syirkah musahamah.
b. Trust
Ialah penggabungan beberapa perusahaan (merger) dan masing-masing
perusahaan meleburkan diri atau fusi sehingga menjadi perusahaan yang kuat.
Seluruh kekayaan perusahaan lam dipindahkan ke perusahaan baru, dan trust dapat
mengeluarkan saham atau obligasi. Tanggung jawab pengurus adalah sebatas modal
yang disertakan atau ditanam, pengurus dapat berganti-ganti dan sahamnya dapat
dipindahytangankan. Pada prinsipnya trust termasuk syirkah, karena substansi
syirkah adalah penggabunganharta (syirkah amwal), penggabungan keahlian
(syirkah abdan), penggabungan harta dan keahlian (syirkah mudharabah), dan
syirkah reputasi (syirkah wujuh).[51]
c. Sindikat
Ialah suatu kerja sama antara beberapa pihak untuk melaksanakan proyek
khusus yang didasarkan pada suatu perjanjain. Perjanjian sindikat menetapkan
tentang keanggotaan sindikat dan cara-caramendapatkan laba atas menanggung
kerugian, disesuaikan denagn jumlah dana yang mereka sertakan. Secara
konseptual, sindikat mirip dengan syirkah muhashah.[52]
d. Yayasan
Dalam UU No. 18 tahun 2001 dijelaskan bahwa yayasan adalah badn hukum yang
terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dn diperuntukkan untuk mencapai tujuan
tertentu di bdiang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mepunyai
anggota. Dalam UU No. 28 tahun 2004, dinyatakan bahwa yayasan didirikan oleh
satu orang atau kebih dengan memisahkan sebagian harta pendirinya, sebagai
kekayaan awal. [53]
Dari segi pendiri, terlihat sebagai syirkah abdan apabila didirikanoleh dua
orang atau pihak lebih, sedangkan jika diperhatikan pada definisi UU No. 28
tahun 2004, terlihat bahwa dlam yayasan juga terdapat harta yang dipisahkan
dari harta pendirinya sebagai mdoal awal, apabila masing-masin pendiri
memeisahkan hartanya untuk dijadikan modal wal yayasan, terlihat sperti syirkah
amwal. Dilihat dari segi tujuannya bersifat sosial jadi tidak dapat
dikelompokkan sebagai syirkah.[54]
e. Franchise (Waralaba)
Ialah perjanjian anatara dua pihak menegnai pemberian izin penggunaan hak
guna nama dari franchisor (pihak pemilik nama yang memeberi hak kepada
franchise untuk menggunakan merek atau nama), kepada franchise (pihak yang
diberi hak penggunaan nama atau merek) untuk memasarkan suatu produk atau ajsa
dan melakukan bisnis yang dikembangkan oleh franchisor dengan menggunakan merek
nama, merj dagang, merek jasa, keahlian khusus, dan cara melakukan bisnsi yang
dimiliki oleh franchisor. Tetapi dalam usaha waralaba tidak terdapat informasi
yag jelas menegenai pembagian hasil usaha yang berupa kerugian. Penjelasan
hanya pada keuntungan yakni hasil bersih penjualan produk waralaba setelah
dikurangi biaya produksi dan pajak, dibagi antara franchise dengan franchisor.
Jadi jika dari segi kerugian tidak dijelaskan maka kurang tepat jika menjadikan
akad syirkah sebagi basis usaha waralaba. [55]
f. Perusahaan Modal Ventura
Ialah salah satu bentuk kemitraan yang kegiatan usahanya khusus bergerak di
bidang penyertaan modal saham untuk membantu kalangan usaha yang mengalami
kesulitan modal dari bank. Oleh karena itu PMV dapat dipastikan melakukan
syirkah amwal. Tetapi karena penyertaan
modalnya dalam bentuk saham, PMV juga melakukan syirkah musahamah.[56]
D.
Mudharabah
1.
Pengertian
Mudharabah adalah istilah
Irak yang berasal dari bahasa Arab dharb, yang berarti berjalan atau berpergian di atas bumi. Makna
mudharabah lainnya adalah bentuk
organisasi bisnis yang didalamnya seseorang memberi modal kepada orang lain
untuk berbisnis lalu keduanya membagi laba dengan bagian masing-masing sesuai
kesepakatan. Pemberi modal disebut rabbul mal atau shahibbul mal, dan pengelola
modal adalah mudharib. Jadi mudharabah adalah hubungan kontraktual yang
terlaksana diantara dua pihak, yang satu memasok modal sedang yang lain dapat
memasok tenaga kerja dan skill, untuk berbisnis yang nanti labanya akan dibagi
berdasarkan kesepakatan mereka. Jika bisnis menderita kerugian, maka seluruh
kerugian itu ditanggung oleh shahibbul mal yang memikul seluruh tanggung jawab
dan tidak menuntut apapun dari mudharib, sekalipun mudharib juga menderita
karena tidak mendapat apapun dari semua yang telah ia lakukan.[57]
2.
Aturan dan
syarat
a.
Dua orang
atau lebih, secara sukarela, memasuki kontrak. Salah satu pihak menyediakan sejumlah
modal yang diperlukan oleh pihak yang satu lagi yanga akan menggunakan modal
tersebut didalam bisnis untuk mendpatkan laba
b.
Bagian laba
masing-masing pihak harus dijelaskan dengan terperinci dalam bentuk rasio yang
pasti atau prosentase. Mskipun begitu, seluruh kerugian bisnis menjadi tanggung
jawab shahibbul mal.
c.
Modal harus
dinilai dengan emas atau perak, atau uang. Tidak boleh dalam bentuk komoditas
ataupun dalam bentuk pembebasan utang.[58]
Jumlah modal yang secara khusus telah ditentukan untuk menghindari
perselisihan.[59]
d.
Pihak
shahibbul mal harus memenuhi seluruh modal yang diperlukan sebelum mudharib
memulai bisnisnya
e.
Jangka waktu
mudharabah tidak harus ditentukan lebih
dahulu dan tidak pula dibatasi, tetapi pihak manapun dapat mengehentikannya dengan
memberitahukan keinginannya itu kepada pihak lain.[60]
3.
Macam-macam
mudharabah[61]
a.
Mudharabah
mutlaqah, yakni penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan.
Pengusaha bebas mengelola modal dengan jenis usaha apa saja yang menuutnya akan
mendatangakan keuntungan dan di tempat mana saja yang dia inginkan. Kebebasan
disini tidak diartikan dengan
kebebasantanpa batas, karena tetap harus memperhatikan syarat-syarat lain yang
diperblehkan dalam Islam, misal ya tidak boleh membiayai proyek atau investasi
yang dilarang oleh Islam. Kelalaian dan kecuranagan yang mungin terjadi dari
bentuk mudharabah ini mengharuskan mudharib bertanggung jawab atas
konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya.
b.
Mudharabah
muayyadah, yakni penyerahan modal dengan syarat dan batasaan tertentu. Dalam
mudharabah jenis ini, pengusaha harus mengikuti syarat-syarat dan
batasan-batasan yang dibuat oleh pemilik modal, misalnya harus berdagang jenis
barangtertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu.
4.
Impelmentasi
Mudharabah dalam perbankan syariah
Bank syariah merupakan
lembaga keuangan, badan usaha ini biasanya berbentuk PT. Dalam beberapa produk
bank syariah menggunakan prinsip mudharabah,
yakni:
a.
Tabungan dan
Deposito
Mudharabah dalam akad ini adalah usaha dua pihak
dimana salah satunya memberikan modal (shahibbul mal), sedangkan lainnya
memebrikan keahlian (mudharib) dengan
nisbah keuntungan yang disepakati. Apabila terjadi kerugian, makapemilik modal
menanggung kerugian tersebut. Pada penerapan mudharabah dalam tabungan dan
deposito, nasabah bertindakselaku shahibbul mal, dan pihak bank sebagai
mudharib. Nasabah dan bank harus menyepakati nisbah bagi hasil ketika pembukaan
tabungan dan deposito mudharabah. Simpanan dala, tabungan dan deposito
mudharabah hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu (tidak dapat
ditarik sewaktu-waktu) untuk memastikan dana tersebut digunakan dalam usaha
bank. Pembagian hasil menurt tradisi yang berlaku di Indonesia dilakukan pada
tiap akhir bulan perbankan syariah.[62]
b.
Produk
penyaluran dana (pembiayaan)
Dalam produk ini, mudharabah yang spesifik
diterapkan adalah mudharabah muqayyadah yakni akad mudharabah di mana bank
diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana pada proyek atau nasabah tertentu. Untuk tugas ini, pihak
bank dapat memperoleh fee atau porsi keuntungan yang diperoleh dari penyaluran
dana ini dibagai anatara nasabah sebagai shahibbul mal dan pelaksana proyek
sebagai mudharib. Dalam dunia perbankan dikenal dengan nama chanelling
function, bukan excuting.[63]
5.
Impelementasi
mudharabah dalam koperasi syariah (upaya pemberdayaan)
Koperasi berdasarkan
prinsip syariah mulai dikenal dan dilaksanakan di Indonesia sekitartahun 1992
dengan berdirina Vaitul Maak wat Tamwil (BMT) yang dimotori pertama kalinya
oleh BMT Bina Insani Kamil di Jakarta. Dalam Kempenkop No. 91.Kep/KUKM/IX/2004
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kopersi Syariah dijelaskan, bahwa
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya
bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil
(syariah).[64]
Pada saat ini, mudharabah dalam
praktiknya tidak hanya dilakukan natar individu, tetapi sudah melibatkan
lembaga-lembaga keunangan sebagai pihak yang berfungsi sebagi mediator. Hal ini
memungkinkan aktivitas kerja sama mudharabah mengalami jangkauan usaha ataupun
wilayah yang semakin luas dan jumlah modal yang berputar. Dari sisi kegiatan
pembiayaan di lembaga keuanagn syariah (penyaluran dana untuk nasabah),
mudharabah mempunyai peran yang penting dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi
masyarakat. Prinsip berbagi keuntungan yang terdapat dalam mudharabah dan
prinsip berbagi kerugian anatara mudharib (kerugian nonfinansial) dan shahibbul
mal (kerugian nonfinansial) memeprlihatkan adanya beban yang harus ditanggung mudharib
dan shahibbul mal bersifat proposional, seimbang, adil, bagi kedua belah
pihak. Kedepannya perlu dilakukan
penelitian mengenai koperasi syariah yang berkaita dengan operasional
koperasi-koperasi syariah yang terjadi di masyarkat, baik yang menyangkut
penggunaan instrumen keuangan, peran, dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS),
maupun pengembangan-pengembangan yang dilakukan. Hal ini bermanfaat untuk
mengetahui model koperasi syariah yang tepat untuk pengembangan koperasi dan
pemberdayaan anggotanya pada masa yang akan datang.[65]
[1] Anonim, “Organisasi”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Organisasi, diakses 30 April 2017 pukul 23.33 WIB.
[2] Anonim, “Bisnis”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bisnis, diakses 30 April 2017 pukul 23.50 WIB.
[3] Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, Perkembangan
Akad Musyarakah, (Jakarta: Kencana, 2012), 10.
[5] Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, Terj.
Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 119.
[59] Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, Terj.
Muhammad Ufuqul Mubin, Nurul Huda, dan Ahmad Sahidah, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008), 93.
0 comments:
Post a Comment